Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi melemahkan persatuan nasional. Situasi politik yang tidak stabil, perbedaan kepentingan antarpartai, serta pertentangan ideologi membuat upaya menjaga keutuhan negara berjalan penuh tantangan. Pemerintah berusaha mengatasi berbagai gerakan separatis melalui operasi keamanan, diplomasi, dan langkah kompromi demi mempertahankan wilayah Republik Indonesia.
Beberapa gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa Demokrasi Liberal adalah sebagai berikut.
Pada 17 Januari 1948, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian ini mengharuskan Indonesia menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda, termasuk Jawa Barat. Akibat keputusan tersebut, Divisi Siliwangi, bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), melakukan long march pada 4 Februari 1948. Mereka bergerak dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Perjanjian Renville memunculkan banyak kontroversi di kalangan rakyat Indonesia. Banyak pihak menilai isi perjanjian tersebut justru merugikan Indonesia, terutama karena Belanda melanjutkan agresinya melalui Agresi Militer II untuk merebut Yogyakarta. Keputusan pemerintah untuk menarik pasukan Siliwangi dari Jawa Barat juga menuai kritik. Salah satunya datang dari Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, yang melihat langkah tersebut sebagai tindakan menyerahkan wilayah kepada Belanda.
Pandangan ini mempertegas ketegangan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah tekanan diplomasi dan militer.
Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), yang lebih dikenal dengan nama Darul Islam. Ia mengangkat dirinya sebagai imam atau pemimpin negara tersebut dan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).
Kartosuwirjo dan para pengikutnya melancarkan serangan terhadap pasukan TNI yang berusaha menguasai kembali wilayah Jawa Barat. Gerakan DI/TII kemudian menyebar ke berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, dengan tujuan mendirikan negara Islam yang terpisah dari Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia menghadapi gerakan DI/TII dengan dua pendekatan, yaitu cara damai dan operasi militer. Upaya perundingan damai gagal karena sebagian besar wilayah yang menyatakan diri sebagai bagian dari NII menolak untuk kembali ke Republik Indonesia. Salah satu pemimpin DI/TII, Daud Beureueh di Aceh, akhirnya bersedia berunding dan kembali ke Republik Indonesia pada 1962.
Ketika perundingan damai gagal, pemerintah mengandalkan operasi militer. Pada 1 April 1962, Operasi Bharatayudha diluncurkan untuk menumpas DI/TII yang dipimpin Kartosuwirjo. Operasi ini mempersempit ruang gerak DI/TII dan memaksa sejumlah komandannya menyerah.
A.H. Nasution menerapkan strategi Pagar Betis dengan melibatkan masyarakat untuk mempersempit ruang gerak gerilyawan DI/TII. Strategi ini terbukti efektif hingga akhirnya pada 4 Juni 1962, Kartosuwirjo ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi pada 5 September 1963 di Kepulauan Seribu.
Meskipun Kartosuwirjo telah ditangkap, pemerintah tetap melanjutkan operasi militer untuk menumpas sisa-sisa gerakan DI/TII di berbagai wilayah. Di Jawa Tengah, upaya ini dilakukan melalui Gerakan Benteng Nasional dan Operasi Merdeka Timur. Gerakan Benteng Nasional dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bachrun, dan Letkol A. Yani, sedangkan Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto.
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa.
Pergolakan politik terus terjadi, terutama pada akhir 1957 dan awal 1958. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil dan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pemicu munculnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
Salah satu penyebab utama gerakan ini adalah ketidakpuasan terhadap pembangunan yang dianggap terlalu terpusat di ibu kota dan Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lainnya merasa kurang mendapatkan perhatian.
Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mendeklarasikan pembentukan PRRI di Padang, Sumatra Barat. Gerakan PRRI dipusatkan di Bukittinggi, dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.
PRRI bertekad mengingatkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan pembangunan di luar Jawa dan mendesak agar Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terlibat dalam pemerintahan. Gerakan ini juga menuntut agar Presiden Sukarno kembali menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip UUDS 1950.
a) Jalannya Gerakan PRRI
Setelah mendapat dukungan massa yang cukup kuat, PRRI mulai melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dengan membentuk dewan-dewan daerah.
Beberapa dewan daerah yang terbentuk dalam gerakan tersebut, yaitu:
Dewan Banteng di Sumatra Barat, dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
Dewan Gajah di Sumatra Utara, dipimpin oleh Letkol Maludin Simbolon.
Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dipimpin oleh Letkol Barlian.
Dewan Manguni di Sulawesi Utara, dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
b) Upaya Penumpasan
Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Sukarno merasa terganggu dengan gerakan PRRI, terlebih setelah Amerika Serikat memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang menentang PKI.
Pada 18 Februari 1958, Dewan Menteri mengadakan sidang kabinet untuk membahas langkah penumpasan. Dalam sidang tersebut, Dewan Menteri memberi kuasa kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal A.H. Nasution, untuk menumpas gerakan PRRI.
Operasi militer besar-besaran pun diluncurkan oleh TNI dengan serangkaian operasi, antara lain Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka.
Kolonel Ahmad Yani memimpin operasi militer yang berhasil merebut Kota Medan pada 7 Maret 1958. Sebulan kemudian, pada April 1958, Kota Padang juga berhasil dikuasai kembali oleh TNI. Pada 5 Mei 1958, Bukittinggi yang menjadi pusat gerakan PRRI berhasil direbut sehingga menandai melemahnya gerakan tersebut.
Pada dekade 1950-an, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik yang ditandai dengan ketidakpuasan sejumlah daerah terhadap alokasi biaya pembangunan oleh pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya berbagai gerakan daerah, salah satunya Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
a) Jalannya Gerakan Permesta
Pada 2 Maret 1957, Letkol H.N. Ventje Sumual mendeklarasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar. Piagam yang ditandatangani oleh 51 tokoh ini menandai awal munculnya gerakan Permesta dalam dinamika politik nasional.
Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan yang berfokus di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Pemerintah pusat merespons deklarasi ini dengan menyatakan wilayah Indonesia Timur dalam keadaan bahaya. Selain itu, Letkol Ventje Sumual dan para pengikutnya, termasuk Mayor D.J. Somba, diberhentikan dari Angkatan Darat.
Pasukan Permesta menerapkan taktik gerilya untuk melancarkan gerakannya dan memanfaatkan kondisi geografis di wilayah tersebut untuk memperkuat perlawanan terhadap pemerintah pusat.
b) Upaya Penumpasan
Penumpasan gerakan Permesta dilakukan pemerintah dengan melancarkan operasi gabungan di wilayah Sulawesi bagian utara dan tengah. Operasi tersebut terdiri atas Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dan Operasi Saptamarga I yang dipimpin Letkol Soemarsono.
Operasi gabungan untuk menumpas gerakan Permesta berada di bawah komando KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution.
Pada 1960, pihak Permesta menyatakan kesediaan untuk berunding dengan pemerintah pusat. Dalam perundingan tersebut, Permesta diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang. Adapun pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Nicolas Bondan.
Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan damai antara Permesta dan pemerintah Indonesia.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) muncul karena penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tokoh utama gerakan ini adalah Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Para pemimpin RMS bukan hanya menolak pembubaran NIT, tetapi juga berkeinginan mendirikan sebuah negara merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia.
Ketidaksetujuan terhadap integrasi ke dalam negara kesatuan semakin kuat karena sebagian elite Maluku merasa memiliki posisi strategis di dalam struktur pemerintahan NIT. Pembubaran negara-negara bagian dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan sosial-politik mereka. Sikap tersebut berkembang menjadi keinginan untuk membentuk negara sendiri.
RMS menghimpun kekuatan terutama dari masyarakat di Maluku Tengah. Mereka juga merangkul mantan pasukan KNIL yang memiliki pengalaman militer untuk memperkuat posisi mereka.
Setelah memperoleh dukungan yang cukup, gerakan RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. J.H. Manuhutu dan Albert Wairisal diangkat sebagai presiden dan perdana menteri, sementara beberapa tokoh seperti Soumokil, D.J. Gazperz, S.J.H. Norimarna, dan P.W. Lokollo menduduki posisi menteri.
Untuk memperoleh dukungan internasional, RMS membentuk perwakilan luar negeri di Den Haag dengan menunjuk J.P. Nikijuluw sebagai wakil presiden RMS di luar negeri.
Tidak lama kemudian, tepatnya pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS. Ia segera membangun kekuatan bersenjata dengan membentuk Angkatan Perang RMS (APRMS) dan mengangkat Sersan Mayor KNIL D.J. Samson sebagai panglima tertinggi.
Dukungan mantan KNIL serta keberadaan kantor RMS di Belanda menunjukkan adanya simpati dari Belanda terhadap gerakan ini.
Pemerintah Indonesia awalnya memilih upaya damai. Delegasi pertama dipimpin oleh J. Leimena, tokoh Maluku yang dihormati. Ia mengajak pemimpin RMS untuk berunding, tetapi ajakan tersebut ditolak Soumokil.
Pemerintah kemudian mengirim misi kedua yang terdiri atas politikus, pendeta, dokter, dan wartawan. Akan tetapi, upaya ini juga gagal karena delegasi tidak berhasil bertemu dengan pengikut Soumokil.
Setelah jalur damai tidak berhasil, pemerintah mengambil langkah militer. Operasi penumpasan RMS dipimpin Kolonel Alexander Evert Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.
Penumpasan dilakukan melalui dua tahap, yaitu Operasi Senopati I dan Operasi Senopati II.
Operasi Senopati I dimulai pada 14 Juli 1950 dan berhasil menguasai Pulau Buru. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS menguasai Ambon bagian utara.
Pada awal November 1950, Operasi Senopati II dilancarkan untuk menumpas sisa-sisa kekuatan RMS dan dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini berhasil menguasai Ambon sepenuhnya.
Para pemberontak melarikan diri ke pulau-pulau terdekat, seperti Saparua, Haruku, dan Seram, serta bertahan melalui aksi gerilya.
Gerakan RMS melemah setelah Soumokil tertangkap pada 3 Desember 1963. Dalam persidangan Mahkamah Militer Angkatan Darat pada 24 April 1964, Soumokil dijatuhi hukuman mati.
Sementara itu, tokoh RMS lainnya, seperti Manusama dan Pattiradjawane, berhasil melarikan diri ke Belanda.
Selain Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), PRRI dan Permesta, serta Republik Maluku Selatan (RMS), ancaman disintegrasi bangsa juga muncul dari Gerakan Andi Aziz dan Angkatan Perang Ratu Adil.