Pernah bayangin nggak, gimana rasanya sebuah negara yang baru seumur jagung dan belum genap sembilan tahun merdeka, bukannya menikmati kedamaian, tapi malah harus menghadapi ancaman perang saudara dari dalam rumahnya sendiri?
Nah, itulah gambaran nyata Indonesia pada dekade 1950-an. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan selesainya Revolusi Fisik (1945–1949), ternyata bangsa kita tidak lantas hidup tenang begitu saja. Sistem politik yang ringkih di era Demokrasi Liberal, sentralisme kekuasaan yang menumpuk di Jakarta, serta ketimpangan alokasi ekonomi antara pulau Jawa dan luar Jawa menjadi bahan bakar munculnya krisis kepercayaan yang sangat dahsyat.
Daerah-daerah penyumbang devisa terbesar merasa cuma dimanfaatkan untuk membiayai proyek politik di pusat, sementara pembangunan di wilayah mereka sendiri malah terbengkalai. Di sisi lain, pertentangan ideologi dan persaingan di tubuh militer makin memanaskan suasana.
Krisis hubungan antara pusat dan daerah ini akhirnya meledak menjadi dua gelombang pergolakan besar yang menguji daya tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): gerakan Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta).
Yuk, kita bedah satu per satu bagaimana pergolakan ini terjadi!
Kisah pergerakan DI/TII diawali dari kekecewaan mendalam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo beserta laskar Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat. Penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 mengharuskan pasukan pejuang RI, termasuk Divisi Siliwangi, mengosongkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat untuk hijrah ke Jawa Tengah.
Kartosoewirjo menolak keras hasil perundingan tersebut karena menganggap pemerintah RI telah kalah dan menyerahkan rakyat Jawa Barat begitu saja kepada Belanda. Memanfaatkan kekosongan unsur militer resmi di Jawa Barat, Kartosoewirjo mengumpulkan para pimpinan laskar Islam dalam Konferensi Cisayong pada Februari 1948 untuk membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).
Puncaknya, pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam di Tasikmalaya, Jawa Barat, serta mengangkat dirinya sebagai Imam. NII bertujuan mengubah Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai dasar dan hukum tertinggi. Ketika Divisi Siliwangi melakukan long march kembali ke Jawa Barat pasca-Agresi Militer Belanda II, bentrokan senjata antara TNI dan DI/TII pun tidak dapat dihindarkan.
Kekecewaan terhadap pemerintah pusat rupanya menjalar ke daerah-daerah lain yang memiliki dinamika politik, militer, dan sosial lokalnya masing-masing:
Jawa Tengah: Dipimpin oleh Amir Fatah di daerah Tegal-Brebes yang menyatakan bergabung dengan NII pada 23 Agustus 1949. Aksi ini dipicu oleh persamaan ideologi, kekecewaan atas dominasi unsur sosialis-komunis di pemerintahan pusat, serta perintah penangkapan terhadap dirinya. Gerakan ini semakin kuat setelah bergabungnya Eks Batalyon 426 (mantan anggota Hizbullah/Sabilillah di Surakarta/Kudus) pada akhir 1951 akibat rasa kecewa atas perlakuan diskriminatif dalam reorganisasi tentara. Selain itu, di Kebumen juga meletus perlawanan Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kyai Somalangu.
Sulawesi Selatan: Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Konflik bermula dari tuntutan Kahar agar seluruh anggotanya dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dimasukkan secara utuh ke dalam APRIS/TNI sebagai Brigade Hasanuddin. Karena sebagian besar tidak memenuhi syarat administrasi militer, pemerintah menolak tuntutan tersebut dan menyalurkan mereka ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Merasa kecewa, Kahar melarikan pasukannya ke hutan dan menyatakan bergabung dengan NII Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1953.
Kalimantan Selatan: Dipimpin oleh Ibnu Hadjar, seorang mantan gerilyawan dan Letnan Dua TNI. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) TNI yang menghentikannya karena masalah buta huruf serta rasa diskriminasi terhadap pejuang luar Jawa. Ibnu Hadjar membentuk Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRjT) dan melakukan penyerangan ke pos-pos TNI sebelum akhirnya menyatakan bergabung dengan DI/TII pada akhir 1954.
Aceh: Dipimpin oleh mantan Gubernur Militer Aceh, Daud Beureueh. Kekecewaan masyarakat Aceh dipicu oleh keputusan pemerintah pusat yang menghapuskan Provinsi Aceh dan menggabungkannya ke dalam Provinsi Sumatra Utara, persoalan otonomi daerah, serta tuntutan pelaksanaan syariat Islam. Pada 20/21 September 1953, Daud Beureueh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh resmi menjadi bagian dari NII.
Pemerintah Indonesia menerapkan dua strategi utama dalam mengatasi pergolakan DI/TII di berbagai daerah:
Jawa Barat: TNI melancarkan Operasi Pagar Betis dengan mengerahkan ratusan ribu rakyat sipil untuk membuat pemblokadean guna mempersempit ruang gerak dan memutus pasokan logistik gerilya DI/TII. Dilanjutkan dengan Operasi Baratayudha, Kartosoewirjo berhasil ditangkap oleh Batalyon 328 Kujang II Siliwangi di Gunung Geber pada 4 Juni 1962. Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu.
Sulawesi Selatan: TNI menggelar Operasi Tumpas yang dipimpin oleh Jenderal M. Jusuf. Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan TNI dari Divisi Siliwangi Kujang I 330 di Lasolo pada 3 Februari 1965.
Kalimantan Selatan: Pemerintah menggelar operasi militer (Operasi Delima dan Operasi Seri Tiga) serta pendekatan tokoh lokal. Ibnu Hadjar akhirnya menyerah pada 1963 dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Militer pada Maret 1965.
Jawa Tengah: Dibentuk pasukan khusus Banteng Raiders dalam Operasi Gerakan Banteng Negara yang secara bertahap melumpuhkan sisa-sisa perlawanan.
Berbeda dengan wilayah lainnya, penyelesaian DI/TII di Aceh lebih mengedepankan jalur persuasif dan kompromi politik. Pemerintah pusat mengakomodasi tuntutan Aceh melalui Misi Hardi (1959) yang memberikan status Daerah Istimewa bagi Aceh dengan kewenangan otonom di bidang agama, pendidikan, dan adat.
Melalui komunikasi pribadi Pangdam Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Jasin, digelar Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17–28 Desember 1962. Daud Beureueh bersedia turun gunung dan menghentikan perlawanan pada 9 Mei 1962 secara damai tanpa dijatuhi hukuman mati.
Pergolakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) yang meletus pada periode 1957–1958 merupakan reaksi keras terhadap akumulasi kekecewaan daerah luar Jawa terhadap pemerintah pusat. Berbeda dengan DI/TII yang berbasis ideologi teokrasi Islam, gerakan PRRI/Permesta berakar dari tiga krisis utama: ketimpangan ekonomi, dinamika internal militer, dan ketegangan politik nasional.
Kesenjangan Ekonomi; Fiskal: Pada pertengahan dekade 1950-an, daerah luar Jawa—terutama Sumatra dan Sulawesi—menjadi penyumbang terbesar devisa negara melalui ekspor komoditas seperti karet, minyak bumi, dan kopi. Sumatra sendiri memberikan kontribusi hingga lebih dari 70% dari total nilai ekspor nasional. Namun ironisnya, persentase pengembalian anggaran dari pemerintah pusat ke daerah-daerah penghasil tersebut sangatlah minim. Daerah merasa hanya dieksploitasi sumber daya alamnya untuk membiayai kebutuhan konsumtif serta proyek-proyek politik di Pulau Jawa tanpa diimbangi pembangunan yang seimbang.
Konflik Internal Militer; Kebijakan Rera: Di tubuh Angkatan Darat, terjadi polarisasi antara pimpinan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) di Jakarta dan para perwira di daerah. Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) tentara yang dijalankan pusat dipandang para komandan daerah sebagai upaya mengikis pengaruh para perwira pejuang lokal. Sebagai contoh, Divisi Banteng di Sumatra Tengah dipangkas penciutannya menjadi sekadar brigade, yang memicu rasa kecewa mendalam di kalangan prajurit.
Dinamika Politik Nasional; Mundurnya Mohammad Hatta: Hasil Pemilu 1955 secara mengejutkan menempatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam posisi empat besar. Menguatnya posisi PKI di lingkaran pemerintahan pusat memicu kekhawatiran besar bagi perwira militer dan tokoh daerah yang berhaluan anti-komunis. Suasana semakin memanas ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. Mundurnya Hatta memecah keutuhan Dwi-Tunggal Sukarno-Hatta yang selama ini menjadi pilar pemersatu bangsa dan representasi keseimbangan geopolitik (Jawa–Luar Jawa), sehingga daerah luar Jawa merasa kehilangan penyalur aspirasinya di tingkat pusat.
Untuk menyalurkan aspirasi serta tuntutannya, para perwira militer menengah di daerah membentuk dewan-dewan militer daerah:
Dewan Banteng di Sumatra Tengah (Padang/Bukittinggi), dibentuk pada 20 Desember 1956 di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein.
Dewan Gajah di Sumatra Utara (Medan), dibentuk pada 22 Desember 1956 di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon.
Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dibentuk pada Januari 1957 di bawah pimpinan Letkol Barlian.
Dewan Manguni di Sulawesi, dibentuk pada 18 Februari 1957 di bawah pimpinan Letkol Ventje Sumual.
Dewan-dewan daerah ini secara de facto mengambil alih kekuasaan administrasi pemerintahan di daerah masing-masing demi memotong rantai birokrasi pusat. Pada 2 Maret 1957, Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar (yang kemudian dipindahkan ke Manado).
Upaya perundingan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada akhir 1957 tidak membuahkan hasil pasca-pecahnya Peristiwa Cikini. Situasi ini memicu eksodus tokoh-tokoh politik sipil berkaliber nasional—seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo—menuju Sumatra untuk bergabung dengan gerakan daerah.
Pada 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum 5x24 jam dari Padang agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno guna menunjuk Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX membentuk zaken kabinet. Karena ultimatum tersebut ditolak dan direspons dengan pemecatan para perwira daerah oleh KSAD A.H. Nasution, pada 15 Februari 1958 diproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.
Para tokohnya menegaskan bahwa PRRI/Permesta bukanlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, melainkan sebuah bentuk koreksi total dan pemerintahan tandingan demi mengembalikan keutuhan negara dari penyimpangan konstitusi serta pengaruh komunisme.
Dinamika PRRI/Permesta semakin rumit karena bertepatan dengan konstelasi Perang Dingin. Pemerintah Amerika Serikat melalui badan intelijen CIA memberikan dukungan rahasia berupa bantuan senjata, dana, serta armada udara untuk menyokong kekuatan PRRI/Permesta demi membendung gelombang komunisme di Asia Tenggara.
Namun, keterlibatan rahasia ini terbongkar secara terbuka ketika sebuah pesawat tempur B-26 milik pemberontak ditembak jatuh oleh militer Indonesia di atas perairan Ambon pada 18 Mei 1958. Pilot pesawat tersebut, Allan Pope (warga negara AS/agen CIA), berhasil ditangkap. Pengungkapan fakta ini memaksa pemerintah Amerika Serikat menarik dukungannya secara bertahap dan mengubah arah diplomasi dengan pemerintah pusat Indonesia.
Pemerintah pusat merespons gerakan PRRI/Permesta secara tegas dengan melancarkan operasi militer gabungan antarmatra (Darat, Laut, dan Udara) di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jenderal A.H. Nasution:
Operasi 17 Agustus: Dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk merebut kembali pusat pertahanan di Sumatra Tengah (Padang dan Bukittinggi).
Operasi Tegas: Dipimpin oleh Letkol Kaharuddin Nasution di wilayah Riau guna mengamankan objek vital ladang minyak.
Operasi Sapta Marga: Dipimpin oleh Brigjen Djatikusumo di Sumatra Utara.
Operasi Sadar: Dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo di Sumatra Selatan.
Dilancarkan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat beserta rangkaian Operasi Saptamarga I–IV dan Operasi Mena I–II.
Setelah kota-kota utama berhasil dikuasai dan kekuatan tempur pemberontak melumpuh, pemerintah pusat mengombinasikan tindakan militer dengan pendekatan rekonsiliasi politik. Pada tahun 1961, pemerintah mengeluarkan keputusan (Keppres No. 322/1961) yang memberikan amnesti dan abolisi bagi para tokoh dan prajurit pengikut PRRI/Permesta yang menyerahkan diri serta menyatakan ikrar setia kembali kepada NKRI. Berakhirnya pergolakan ini memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia mengenai pentingnya tata kelola otonomi daerah yang adil dan seimbang di kemudian hari.